Network
MEDIA KUPANG - Tiga Fraksi di DPRD Belu yakni Fraksi PDI Perjuangan, Fraksi PAN dan Fraksi Demokrat DPRD Belu meminta penjelasan Pemda Belu terkait program berobat gratis bagi masyarakat kabupaten Belu yang tak dimuat dalam Ranperda RPJMD Kabupaten Belu tahun 2021-2026
Pasalnya, dalam dokumen Ranperda RPJMD yang diajukan untuk dibahas bersama DPRD Belu tidak memuat salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Belu saat ini yakni pengobatan gratis bagi masyarakat Belu cukup menggunakan KTP yang telah dicanangkan pada Senin 26 Juli 2021 dan mulai berlaku pada Minggu 01 Aguatus 2021.
Hal ini disampaikan ketiga Fraksi tersebut dalam sidang paripurna VIII DPRD Belu dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga buah ranperda yang diajukan Pemda Belu dalam sidang LKPj tahun 2020 di ruang sidang utama, Senin 02 Agustus 2021 malam.
Baca Juga: Warga Belu Serahkan 1 Pucuk Senpi Buatan Belanda ke Polisi
Dalam pandangan umum fraksi PDI Perjuangan yang dibacakan Ketua Fraksi, Irmina Dwi Puspita Sari Bere memberikan catatan agar diperhatikan dalam pembahasan selanjutnya.
Fraksi PDI Perjuangan meminta penjelasan Pemda terkait strategi dari misi kesehatan dalam Ranperda RPJMD lantaran belum termuat strategi berobat gratis menggunakan KTP.
Fraksi PDI Perjuangan meminta strategi berobat gratis menggunakan KTP tersebut harus di masukan dalam Ranperda RPJMD sehingga sinkron dengan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah yaitu pencanangan program berobat gratis menggunakan KTP bagi penduduk Belu pada tanggal 26 Juli 2021 kemarin.
Senada, fraksi PAN dalam pandangan umum yang dibacakan Ketua Fraksi, Yakobus Nahak Manek meminta penjelasan terkait strategi dari misi kesehatan dalam Ranperda RPJMD, karena Fraksi melihat belum termuat strategi berobat gratis menggunakan KTP.
Terkait program berobat gratis menggunakan KTP bagi penduduk Kabupaten Belu yang telah di launching pada tanggal 26 Juli 2021 kermarin, fraksi PAN meminta strategi berobat gratis menggunakan KTP tersebut agar dimasukan dolam Ranperda RPJMD sehingga sinkron dengan yang sudah dilaksanakan oleh Pemerintah.
