Network
MEDIA KUPANG - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Daerah (Pemda) Belu "sekongkol" (Bersepakat) untuk sunat (pangkas) uang atau anggaran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) yang diperuntukan bagi rakyat Belu yang mengalami dampak langsung akibat pandemi Covid-19.
Kendati dianggarkan bersamaan dengan anggaran pembangunan (rehab) rumah jabatan (Rujab) tiga pimpinan DPRD Belu yang senilai Rp.1,2 milyar, anggaran bantuan JPS yang disepakati DPRD dan Pemda Belu untuk dipangkas.
Wakil Ketua II DPRD Belu, Cyprianus Temu menegaskan pihaknya mendukung dan bersepakat dengan Pemda Belu untuk memangkas bantuan JPS tersebut hanya tiga bulan.
Baca Juga: Peringati Hari Dharma Karya Dhika, Lapas Atambua Gelar Donor Darah dan Bagi Sembako
Bantuan JPS tersebut jelas politisi asal Partai NasDem ini dipangkas setelah ada perubahan APBD 2021 terjadi defisit.
"Bantuan JPS itu dari APBD murni 2021 tetap Rp.300 ribu. Setelah APBD Perubahan baru turun Rp.150 per KPM. Turun itu karena defisit anggaran," terang Cypri Temu begitu akrab dikenal ketika menghungi Media Kupang melalui sambungan selulernya, Kamis 21 Oktober 2021 malam.
Jadi tambah Anggota DPRD Belu empat periode ini bahwa, anggaran itu dibayar sebelum adanya perubahan sebesar Rp.300 ribu. Sementara untuk Rp.150 ribu setelah perubahan anggaran dan dibayar untuk bulan Oktober, November dan Desember.
Lebih lanjut Cypri Temu menegaskan, bantuan JPS yang dipangkas juga tidak ada hubungan dengan penganggaran rehab tiga rumah jabatan (Rujab) pimpinan DPRD Belu sebesar Rp.1,2 milyar yang saat ini tengah dikerjakan.
Anggaran JPS dan rehab rujab sama-sama dianggarkan dalam APBD tahun 2021 pada Desember 2020, namun pada perubahan mengalami defisit maka Pemda memilih memangkas bantuan JPS, sementara anggaran rehab rujab lolos atau tidak dipangkas.
