Network
MEDIA KUPANG - Ratusan anggota Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia(PMKRI) cabang Belu dan FSMPK melakukan aksi demontrasi di depan gedung DPRD Belu, Rabu 8 Juni 2022.
Dalam aksinya, mereka meminta agar Bupati Belu segera mencabut tenaga kontrak baru, yang baru saja lulus dan mengabdi sebagai tenaga kontrak di lingkup pemerintah Kabupaten Belu.
"Kami merasa pemerintah saat ini tidak profesional untuk bertanggungjawab atas kepentingan banyak masyarakat,kami minta pemerintah transparansi menghadapi banyak persoalan yang terjadi di daerah ini,"kata koordinator aksi Oktovianus Tefa.
Baca Juga: Soal Teko di Kabupaten Belu, Bupati : SK Sudah Ditandatangani
Terkait persoalan tenaga kontrak sendiri, Oktovianus menilai DPRD Belu telah salah menjalankan tugas dan fungsinya. DPRD dinilai tidak menjalankan fungsi pengawasannya secara baik, sehingga muncul polemik di tengah masyarakat seperti saat ini.
"Hal yang sangat fatal pada tahun ini ada pemerintah berpihak pada kepentingan politik, yang kami sesalkan adalah para tenaga kontrak daerah yang sudah hampir 20- an tahun diberhentikan, sedangkan tenaga kontrak yang baru dan tidak pernah mengabdi mereka di diakomodir jadi teko. Bahakan banyak juga yang tidak ikut wawancara juga ikut lulus, sangat sakit kasihan," jelas dia.
Selain Oktovianus, seorang pendemo lainnya, Maria mengaku kecewa terhadap kinerja DPRD Belu. Menurut dia, dengan kondisi saat ini, DPRD dinilai gagal menjalankan fungsinya.
Baca Juga: Serahkan SK Bagi 224 PNS, Bupati Kupang Minta Kedepankan Profesionalitas dan Loyalitas
"DPRD tidak ada fungsi sama sekali, masyarakat berhenti untuk memilih DPRD yang tidak pro rakyat,"tegas Maria.
