Network
MEDIA KUPANG - Anita Gah dengan tegas mempertanyakan penggunaan anggaran sebesar 157 miliar kepada Pemerintah Propinsi (Pemprov) Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diperuntukan bagi guru PPPK.
Anita Gah yang kini keterwakilan di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dari Daerah Pemilihan NTT II yang kini menduduki jabatan anggota Komisi X DPR RI ini sangat tegas menyoroti penggunaan anggaran oleh Pemprov tersebut.
Dalam kesempatan itu, Anita menanyakan secara tegas kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi yang berlangsung dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Sekda NTT, Jumat (03/03/2023) kemarin.
Turut hadir dalam pertemuan itu, Plt. Sekda NTT, Yohana Lisapaly, Kabag Keuangan, Zakarias Moruk dan Kadis Pendidikan dan Kebudayaan NTT, Linus Lusi. Dalam pertemuan yang dipimpin langsung komisi X DPR RI Anita Gah sangat tegas mempersoalkan penggunaan dana Rp157 miliar yang belum jelas itu.
Dalam pertemuan, Menurut Anita dana Rp157 miliar tersebut belum semuanya terpakai. Pasalnya, hingga saat ini, masih ada guru Honorer yang sudah diangkat jadi PPPk tapi belum digaji.
" disini saya sangat tegas mempertanyakan penggunaan dana 157 miliar larinya kemana. saya tegaskan sore ini, kapan Pemprov membuka formasi kalau tidak petisi ini jangan dilarang, lanjutkan demi masa depan kalian (honorer)," tegasnya.
Untuk itu, lanjut Anita, mendesak Pemprov NTT agar honorer yang lolos passing grade tersebut segera diangkat dan gunakan kouta sebanyak-banyaknya dari pusat untuk membantu para tenaga honorer.
"Harusnya itu diangkat, kita tu butuh ambil kuota sebanyak-banyaknya dari pusat. Kurang dana, minta! Presiden yang janji, ya tepati dong janjinya. kita ini kekurangan guru Harusnya pemerintah Provinsi buka sebesar-besarnya formasi kalau tidak jangan ancam guru honorer," tandasnya.
Secara langsung, tegas Anita, kadis P dan K Propinsi NTT, Linus Lusi agar tidak bermain - main dengan merehkan persoalan tersebut.pasalnya, ini menyangkut hak orang banyak khususnya guru Honorer.
"Kalau Pak Kadis tidak bisa melanjutkan keinginan mereka, ya jangan ancam-ancam mereka, ingat Pak kedaulatan ada di tangan rakyat".
