Network
Menurut Hunggar, Gubernur NTT telah mengambil langkah cepat untuk pencegahan ancaman PMK ini, karena NTT adalah daerah ternak. Gubernur, kata Hunggar, telah mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pembentukan Satgas untuk melakukan pengawasan dan pencegahan.
"Satgas yang dibentuk sesuai SK Gubernur ini melibatkan semua stakeholder, ada Kapolda, Danrem, Danlanud, Danlantamal, pihak pemerintah dan pihak terkait lainnya. Untuk itu diharapkan ditingkat daerah juga ditindaklanjuti dengan dibentuknya satgas untuk pencegahan PMK," harap Hunggar.
"Semua pihak harus terlibat dalam pencegahan PMK ini untuk menyelamatkan ternak kita, karena daerah kita merupakan daerah ternak. Kita tidak bisa harapkan hanya Balai Karantina saja atau instansi tekhnis, karena tenaganya terbatas. Untuk itu semua pihak harus bergerak untuk melakukan pencegahan. Mari kita berikan sosialisasi kepada petani dan peternak dan masyarakat umum lainnya untuk melakukan pencegahan," tandas Hunggar.
Sementara Asisten III Setda Alor, Melky Belli dalam sambutannya mengatakan, Pemerintah Kabupaten Alor telah bergerak dalam mengantisipasi ancaman PMK ini. Bupati Alor, kata Belli, telah mengeluarkan SK tentang pencegahan ini dengan pembentukan satgas yang tengah diproses.
Belli minta agar semua stakeholder bersinergi untuk melakukan pencegahan PMK, dan satgas yang ada akan melakukan langkah kongkrit.
Sementara itu Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Alor, Cinta Millu dalam materinya mengatakan, pihaknya telah melakukan langkah kongkrit dalam pencegahan PMK ini, dengan melakukan sosialisasi secara masif, baik melalui baliho maupun dengan brosur-brosur, dan surat himbauan hingga ke tingkat wilayah.
Selain sosialisasi, tandas Millu, pihaknya segera akan melakukan kegiatan pengawasan dengan terbentuknya satgas yang tengah diproses.***
