Network
"Tidak terjadinya paripurna kesepakatan bersama karena pemerintah tidak menunggu DPR. Rupanya pemerintah tersinggung karena menunggu untuk DPR memenuhi korum sekitar 1 atau 2 jam, akhirnya bubar karena tidak memenuhi korum," ungkap Cypri.
Setelah tidak memenuhi korum lanjut politisi asal Partai NasDem ini bahwa keesokan harinya, Selasa 09 November 2021 pimpinan DPRD mengagendakan rapat pimpinan AKD dan pimpinan Fraksi.
"Dalam rapat pimpinan AKD dan pimpinan Fraksi untuk mengagendakan ulang pertemuan itu setuju atau tidak, salah satu pimpinan DPRD melakukan klarifikasi by phone dengan Sekda, apakah pinjaman daerah masih terus dibahas atau tidak? hasil klarifikasi, Pak Sekda mengatakan bahwa Bupati tidak mau melakukan pinjaman daerah, jadi sekda menyampaikan bupati tidak mau lagi melakukan pinjaman daerah, bilang biar sudah," terang Cypri.
Dasar itulah tambah Cypri, rapat unsur pimpinan AKD dan fraksi mengatakan stop, tidak lagi membahas itu pinjaman daerah, karena dianggap sudah tidak ada lagi. Jadi pihaknya membuat surat menolak ke pemerintah.
"Jadi ketika pemberitahuan dari Sekda itulah DPR memutuskan berarti tidak lagi melakukan pinjaman daerah. Jadi jangan karang cerita, DPRD tidak menolak, kalau posisi menolak itu di Banggar sudah ditolak. Pemerintah yang mundur, dia yang tidak mau lagi karena dia menunggu dua jam mungkin dia tersinggung," pungkasnya.
"Jadi dia jangan lempar batu dia sembunyi tangan mengatakan DPR tolak, surat DPR keluar itu akibat dari dia mengatakan menolak pinjaman, tidak mau lagi melakukan pinjaman. Itu yang terjadi, sehingga kami waktu pembahasan masih lakukan pembicaraan via telepon ke Bank NTT, kami menyatakan pemerintah tidak mau lagi mengajukan pinjaman," kata Cypri dengan nada tinggi.
Disebut DPRD bahwa Bupati Belu membatalkan pinjaman daerah atas komunikasi by phone, Sekretaris Daerah (Sekda) Belu, Johanes Andes Prihatin angkat bicara.
Jap Prihatin sapaan populer Sekda Belu mengakui melakukan komunikasi via telepon dengan pimpinan DPRD Belu.
Komunikasi by phone dirinya dengan pimpinan DPRD Belu kata Sekda kerap dilakukan untuk koordinasi demi kelancaran agenda-agenda sidang dengan DPRD dan Pemerintah Kabupaten Belu.
Termasuk kata Sekda memberikan sinyal terkait pinjaman daerah pihaknya sebagai pemerintah siap jika DPRD Belu tidak menyetujui (Menolak). Untuk membatalkan tentu tidak.
