Network
Sementara dalam kesepakatan itu Bupati Simon Nahak mengatakan ada satu klausul yang diperjanjikan oleh pemilik lahan yang di mana mereka menjanjikan bahwa tanah yang diserahkan tidak dalam masalah atau sedang dalam keadaan sengketa.
Baca Juga: Terapkan Pembelajaran Tatap Muka, SMK di Kabupaten Malaka Masih Tunggu Petunjuk ini
"Kalau kita mau membangun sesuatu diatas lahan harus disepakati secara baik agar tidak mengakibatkan atau tidak berpengaruh ketika pembangunan sedang berjalan,"katanya.
Kemudian dari perjanjian tersebut Pemerintah Kabupaten Malaka merasa peduli dengan anak-anak pemilik lahan sehingga para ahli waris tersebut akan diangkat menjadi tenaga kontrak, kecuali mereka yang sudah ASN.
"Kita akan terus mensupport dan mendukung adik-adik ini agar kita terus memberikan perhatian kepada mereka,"sebut Bupati Simon Nahak.
Lanjut Bupati Simon Nahak, dalam perjanjian tersebut ada pula satu klausul bahwa siapapun kemudian menjadi pemimpin Bupati dan Wakil Bupati berikutnya untuk jangan membuat diskriminasi terhadap anak-anak yang menjadi ahli waris dari tanah yang diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Malaka.
Pimpinan DPRD Malaka yang diwakili oleh Wakil Ketua II Hendrikus Fahik Taek mengatakan atas nama pimpinan DPRD dan masyarakat Kabupaten Malaka menyampaikan trimakasih kepada pemangku adat bersama dengan keluarga pemilik lahan yang sudah menyerahkan tanah miliknya kepada pemerintah daerah kabupaten Malaka.
"Kami juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Malaka yang sudah berupaya untuk membangun pusat Pemerintahan demi meningkatkan pelayanan publik yang memadai bagi masyarakat Kabupaten Malaka," ungkap Hendrik Fahik.
Lanjut Hendrikus Fahik mengatakan pembangunan gedung pusat Pemerintahan Kabupaten Malaka merupakan penjabaran dari visi dari misi yang kelima dalam RPJMD Malaka 2021-2026 yaitu mewujudkan infrastruktur publik yang memadai yang lebih lanjut diimplementasikan dalam program Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka yaitu penyediaan infrastruktur publik yang memadai.
