Network
MEDIA KUPANG- Desa Batusoko, Kabupaten Ende merupakan salah wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur terpilih menjadi menjadi calon percontohan desa antikorupsi 2022.
Terdapat 10 desa di seluruh Indonesia yang dipilih oleh Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) sebagai jadi calon percontohan desa anti korupsi.
Sebelum menentukan 10 desa tersebut, tim KPK telah melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi.
Baca Juga: Terima Kunjungan PM Australia, Anthony Albanese, Presiden Jokowi Bahas Kerjasama Bilateral
Baca Juga: Secara Dingin Bupati Belu Tanggapi Aksi Penyegelan Fasum oleh Warga
Tujuannya untuk dijadikan target penilaian terhadap kesiapannya untuk menjadi percontohan desa antikorupsi.
Dari 23 desa tersebut, tim KPK akhirnya menentukan 10 desa dan salah satunya adalah Desa Batusoko di Kabupaten Ende, Provinsi NTT yang ikut terpilih masuk daftar calon percontohan desa antikorupsi.
Mengutip berita dari ANTARA yang berjudul, KPK pilih Desa Batusoko Barat di Ende jadi calon percontohan desa antikorupsi, Plt Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati Kuding mengatakan lembaganya telah memilih 10 desa menjadi calon percontohan desa antikorupsi 2022, termasuk Desa Batusoko di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
"Pemilihan 10 desa tersebut telah dimulai sejak awal Februari dengan empat tahapan. Pertama, tahap observasi. Tim KPK melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi yang menjadi target untuk menilai kesiapannya menjadi percontohan desa antikorupsi. Kemudian didapatkan 10 desa terpilih di 10 provinsi," kata Ipi dalam keterangannya, Selasa.
Baca Juga: Presiden Jokowi 'Hadiahkan' Sebuah Sepeda Bambu kepada Perdana Menteri Australia
Baca Juga: Hari Ini JPU Kejari Alor Giring Dua Tersangka Korupsi Pembangunan SMPN Pailawang Ke Rutan Kupang
Kemudian tahapan kedua, kata Ipi, yaitu pelaksanaan "kick off" yang dimulai Selasa ini dan dilanjutkan dengan bimbingan teknis mulai 8-21 Juni 2022 kepada seluruh elemen masyarakat dengan memberikan pengetahuan dan pemahaman terkait upaya dan langkah-langkah yang dilakukan dalam rangka pemenuhan komponen dan indikator desa antikorupsi.
"Tahapan ketiga, dilakukan penilaian oleh KPK, Kemendes PDTT, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, konsultan, dan beberapa pemerhati dan tahapan keempat, peresmian desa antikorupsi terpilih yang dilakukan pada November 2022 mendatang," kata Ipi.
Ia menjelaskan tujuan program desa antikorupsi ialah menyebarluaskan tentang pentingnya membangun integritas dan nilai-nilai antikorupsi kepada pemerintah dan masyarakat desa, memperbaiki tata laksana pemerintahan desa yang berintegritas, dan memberikan pemahaman serta peningkatan peran serta masyarakat desa dalam upaya mencegah dan memberantas korupsi.
Lebih lanjut, ia menyampaikan lembaganya akan menggelar "kick off" bimbingan teknis pembentukan desa antikorupsi 2022 dengan tema "Berawal dari Desa Kita Wujudkan Indonesia Bebas dari Korupsi".
Baca Juga: Upaya Pencarian Eril Masih Terus Dilanjutkan, Dubes RI: Akan Ada Peningkatan Debit Air
Baca Juga: Ramalan Zodiak Edisi Selasa, 7 Juni 2022: Libra Penuh Ambisi, Sagitarius Dapat Tantangan
"Kegiatan ini menjadi pembukaan rangkaian kegiatan pembentukan desa antikorupsi 2022 yang akan diselenggarakan di Desa Pakatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan pada Selasa 7 Juni 2022," ucapnya.
Desa Pakatto menjadi salah satu dari 10 calon percontohan desa antikorupsi yang ditetapkan oleh KPK pada 2022.
Adapun sembilan desa lainnya, yakni Desa Kamang Hilia, Kabupaten Agam, Sumatera Barat; Desa Hanura, Kabupaten Pesawaran , Lampung; Desa Mungguk, Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat; Desa Cibiru Wetan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
Berikutnya, Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah; Desa Sukojati, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Desa Kutuh, Kabupaten Badung, Bali; Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB); dan Desa Batusoko Barat, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur (NTT).
Baca Juga: Gunung Ile Lewotolok Pulau Lembata ‘Mengamuk’ Lagi, Tinggi Letusan Mencapai 700 Meter
Baca Juga: Aksi Penyegelan Puskesmas dan Kantor Lurah Oleh Warga, Kapolres Belu: Semua Bisa Dikomunikasikan Dengan Baik
Ipi mengatakan dalam "kick off" di Desa Pakatto tersebut dijadwalkan akan dihadiri oleh Ketua KPK Firli Bahuri, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar, Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman bersama sembilan gubernur lainnya, Deputi Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana, Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan Awan Nurmawan, Direktur Jenderal Bina Pemerintah Desa Kemendagri Yusharto Huntoyungo, dan Bupati Gowa Adnan Purichta.
"KPK berharap dengan 'kick off' desa antikorupsi ini akan menjadi inspirasi bagi desa-desa lainnya untuk menjadikan desanya menjadi desa yang bersih dari praktik korupsi. Harapannya, budaya antikorupsi lahir dari level masyarakat desa dan terus menyebar hingga ke tingkat pemerintahan yang lebih tinggi," ujar Ipi.***
