Network
MEDIA KUPANG – Komisi Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) meminta Kapolri dan pihak istana, harus tegas memberi arahan kepada tim khusus (timsus) dalam kasus kematian Brigadir Nofriansyah Hutabarat alias Brigadir J.
Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik menandaskan, timsus harus serius bekerja hingga kasus polisi tembak polisi ini menjadi jelas. Sebab Komnas HAM sendiri menduga, ada indikasi pengaburan barang bukti dalam kasus tersebut.
"Menurut saya, yang paling penting bagaimana Kapolri dengan pihak istana berikan arahan yang tegas lagi supaya timsus betul-betul bekerja untuk buka maslah ini seterang-terangnya," kata Ahmad pada Jumat, 5 Agustus 2022 sebagaimana dikutip Media Kupang.com dari Pikiran Rakyat.
Baca Juga: Makin Banyak Negara Terlibat Soal Taiwan, China Mulai Panggil Anggota G7 dan Uni Eropa
Ahmad juga mengatakan, pihaknya belum bisa menyimpulkan indikasi pengaburan bukti dalam kasus kematian Brigadir J. "Saya tadi katakan upaya-upaya mengaburkan pristiwa ada indikasi itu, tapi kita belum berani menyimpulkan."
Ia menegaskan, pihaknya sangat mendesak agar Polri bisa mengungkap kamera pengintai (CCTV) di rumah Irjen Ferdy Sambo. Fokus utama Komnas HAM saat ini adalah bagaimana mengungkap CCTV di TKP.
Komnas HAM tidak bisa hanya bertumpu terhadap keterangan Bharada E sebagai saksi hidup dalam kasus ini. "Karena menurut saya ini pertanyaan yang serius, nggak bisa penjelasannya seperti itu."
Baca Juga: Puluhan Anggota Polisi Mengalami Kecelakaan Maut di Waelengga
Sebelumnya, kasus polisi tembak polisi ini terjadi di rumah dinas Irjen Pol Ferdy Sambo yang telah dimutasi dari Kadiv Propam ke Pati Yanma Polri pada Agustus 2022. Berdasarkan keterangan awal polisi, peristiwa itu terjadi pukul 17.00 WIB, Jumat 8 Juli 2022 lalu.
