Network
Hal itu dilakukan guna mengetahui kondisi kesehatan dari tubuh seseorang yang akan menerima suntikan vaksinasi COVID-19 itu.
Terpisah, Komandan Kodim (Dandim) 1603/Sikka, Letkol. Inf. M. Zulanlendra Utama, S.I.P., mengatakan, vaksin COVID-19 yang diberikan pemerintah tersebut, telah melalui legalitas dan lulus uji klinis dari BPOM dan Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Baca Juga: 1.113 600 Vaksin COVID-19 dari AstraZeneca Tiba di Indonesia
"Jadi, vaksin COVID-19 ini aman dan halal," jelasnya.
Zulnalendra menambahkan, pihaknya akan tetap mengikuti prosedur atau syarat kesehatan yang telah ditentukan agar dapat menerima vaksinasi COVID-19.
"Bagi anggota TNI yang memenuhi syarat untuk divaksin, maka akan divaksin. Tetapi kalau personelnya dalam pemeriksaan medis dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka tidak akan dilakukan vaksinasi tersebut," katanya.
Baca Juga: Presiden Filipina Rodrigo Duterte Perintahkan Tembak dan Bunuh Pemberontak Komunis, Jubir: Itu Legal
Menurut Zulnalendra, vaksinasi COVID-19 yang diberikan kepada pihaknya, anggota personel Polres Sikka beserta para Pejabat Publik di Kabupaten Sikka merupakan vaksinasi yang diberikan untuk semua mereka yang intens dan bersentuhan langsung dengan warga masyarakat setiap harinya.
"Terutama untuk personel Kodim 1603/Sikka yang tergabung dalam kegiatan di wilayah binaan teritorialnya," jelasnya.
Data penerima vaksinasi tahap pertama untuk TNI, Polri dan Pejabat Publik sebagai berikut :
Kodim 1603/Sikka sebanyak 30 Personel, Lanal Maumere sebanyak 25 Personel, Polres Sikka sebanyak 45 Personel, Pejabat Publik sebanyak 45 orang, Anggota DPRD Kabupaten Sikka sebanyak 34 orang, Tokoh Agama sebanyak 40 orang.***
