Network
MEDIA KUPANG – Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka, Remigius Asa, S.H. memberkan adanya penyalahgunaan anggaran di tubuh sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Malaka. Hal ini berdasarkan hasil audit di lapangan yang membuktikan adanya temuan kerugian keuangan negara hingga mencapai ratusan juta rupiah.
“Terkait dengan audit investigatif yang dilakukan di Sekretariat Dewan Kabupaten Malaka itu saya menindaklanjuti hasil audit tahun 2021, audit 100 hari kerja bapak Simon dan bapak Kim (Bupati dan wakil bupati Malaka, red)”, kata Remigius Asa dilansir Media Kupang dari YouTube NTT BISA MAJU, Jumat, 22 April 2022.
Baca Juga: Istri Kades dan Selingkuhannya Rekam Adegan Ranjang Mereka, Simak Alasan Menurut Pakar
Pria yang akrab disapa Remi Asa juga menyampaikan bahwa dari audit tersebut, dalam rekomendasi poin ke tujuh mengatakan karena ada dugaan kerugian negara yang tidak bisa dipertanggungjawabkan maka inspektorat meningkatkan hasil audit ke audit nvestigatif untuk memperoleh keyakinan yang memadai terhadap indikasi penyalahgunaan wewenang yang berakibat pada kerugian negara.
“Jadi audit pertama 100 hari itu angka yang tidak dapat dipertanggungjawabkan ada sekitar Rp 766. 350.000 Rupiah. Setelah kita naikkan ke audit investigatif ada penurunan sekitar Rp 582 juta yang terdiri dari belanja perjalanan dinas, makan minum, bahkan ada menggunakan keuangan negara tidak ada bukti sama sekali,” ujar Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka.
Remi Asa pun sangat menyayangkan adanya penggunaan keuangan negara yang tidak dapat diertanggungjawabkan.
Ia menuturkan laporan hasil pemeriksaan (LHP) telah ditandatangani dan diserahkan kepada bupati Malaka dan aparat penegak hukum (APH) melalui Bareskrim Polres Malaka juga mengeluarkan surat untuk melakukan penyelidikan terhadap penyalahgunaan keuangan yang dilakukan di Sekretariat Dewan Kabupaten Malaka.
Kerugian negara ini dilakukan oleh seluruh anggota dewan Kabupaten Malaka namun besaran kerugian yang ditimbulkan bervariasi.
