MEDIA KUPANG – Sudah setahun lebih, tepatnya bulan April 2021, badai seroja memporak-porandakan sebagian besar wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Banyak rumah roboh, jembatan putus, longsor di mana-mana, hingga korban nyawa berjatuhan.
Peristiwa melankolis itu mengundang simpati dan empati dari berbagai pihak. Mulai dari pemerintah pusat, berbagai pemerintah daerah, lembaga dan perusahaan-perusahaan, komunitas hingga perorangan.
Tidak sedikitpun yang secara sukarela menyumbangkan dana hingga ratusan bahkan puluhan miliar bagi korban badai seroja di NTT. Sebagian besar bantun itu difasilitasi beberapa Pemda di NTT, termasuk Pemkot Kupang.
Sebut saja, dana bantuan dari Pemkot Ambon senilai Rp150 juta yang diperuntukkan bagi warga kota Kupang, diterima oleh Pemkot Kupang. Selain itu, ada pula dana sosial (CSR) senilai Rp860 juta.
Masing-masing dana CSR bersumber dari Indomaret senilai Rp380 juta untuk pemeliharaan lampu taman, dan Bank Indonesia senilai Rp480 juta untuk pembangunan rumah tenun di Kecamatan Alak.
Sayangnya, penggunaan dana bantuan bagi korban badai seroja di kota Kupang, diduga tanpa pertanggungjawaban, bahkan ‘hilang’ entah ke mana atau di ‘saku’ siapa.
Hal itu, diungkap salah satu anggota DPRD Kota Kupang, Ewalde Taek dalam rapat badan anggaran perubahan APBD 2022 di Aula Sidang Utama DPRD Kota Kupang pada Senin, 26 September 2022.
Menurutnya, dana bantuan sosial itu “seharusnya bantuan langsung bagi masyarakat Kota Kupang melalui tangan kepala daerah, jadi harus dipertanggungjawabkan,” katanya, sebagaimana dilansir NTT Terkini.
Baca Juga: Dulu Tinggal di Rumah Reot, Ibu Yasinta Seorang ODGJ di Belu Akhirnya Dapat Rumah Layak Huni
Menanggapi Ewalde soal dana senilai Rp150 juta, Sekda Kota Kupang, Fahrensy Funay mengatakan, tidak tahu samasekali soal dana bantuan tersebut.
“Bantuan seroja senilai Rp150 juta untuk Pemkot Kupang itu langsung diterima Wali Kota. Selanjutnya penggunaan, tidak tahu,” kata Funay.
Tampak kompak, hal itu pun ditegaskan Kepala Bappeda Kota Kupang, Ama Raja. Ia bilang, “maaf, kami tidak tahu,” katanya sebagaimana dilansir Victory News.
Sedangkan dana sosial dari Indomaret dan Bank Indonesia yang totalnya mencapai Rp860 juta, diungkapkan salah satu anggota DPRD Kota Kupang, Yeskiel Loudoe.
“Uangnya hilang begitu saja, tidak ada pertanggungjawaban penggunaan dan peruntukkannya,” kata Yeskiel.
Sekda Kota Kupang kembali menanggapi, “bantuan-bantuan itu tidak pernah tercatat dalam aset dan tidak tahu penggunaannya,” tegas Funay.
Atas temuan-temuan terkait ‘hilangnya’ dana bantuan bagi korban badai seroja di Kota Kupang, DPR meminta inspektorat untuk segera melakukan audit.
“Inspektorat segera menindaklanjuti itu. Bila perlu APH (Aparat Penegak Hukum) saja yang turun tangan,” tegas Yuven Tukung, salah satu anggota DPRD Kota Kupang.***