Network
MEDIA KUPANG - Usulan pemekaran Kabupaten dan Provinsi di Nusa Tenggara Timur kembali menggema jelang Pemilu 2024.
Terbaru Anggota DPD RI dari Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Abraham Liyanto meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian agar segera mencabut kebijakan moratorium atau jeda pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB). Hal itu karena kebijakan tersebut sudah terlalu lama dijalankan yaitu sejak 2014.
Di sisi lain, pencabutan moratorium untuk memberikan kepastian hukum bagi ratusan usulan pemekaran dari daerah, termasuk dari NTT.
Melansir laman dpd.go.id, Juat 9 September 2023, Senator asal NTT Abraham Liyanto mempertanyakan kebijakan Moratorium Pemekaran wilayah yang sudah dilakukan sejak 2014 lalu.
Baca Juga: Fenomena Hari Tanpa Bayangan Matahari Mulai 8 September 2023, Wilayah Mana Saja yang akan Dilewati?
“Sampai kapan kebijakan moratorium itu dijalankan. Ini sudah 10 tahun. Sudah terlalu lama,” kata Abraham dalam rapat kerja Komite I DPD RI dengan Mendagri Tito Karnavian di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin, 4 September 2023.
Ia melihat pemekaran daerah merupakan sesuatu yang tak dapat dihindari. Sebab, penduduk di suatu wilayah terus bertambah dan harus diiringi dengan bertambahnya fasilitas untuk menunjang pembangunan daerah tersebut.
Senator yang sudah tiga periode ini meminta stigma negatif terkait pemekaran daerah tidak boleh menjadi alasan menghambat aspirasi pemekaran wilayah.
Selama ini, pemerintah seringkali beralasan jika ada beberapa DOB yang gagal menciptakan kesejahteraan warganya. Bahkan sejumlah DOB dinilai hanya menciptakan beban keuangan negara.
