Network
"Saya heran anggota DPRD kok sembrono seperti itu. saya sempat ribut berteriak badan kehormatan (BK) untuk tertibkan situasi dan suasana yang konyol itu. Boleh saja berbicara atau menginterupsi, tetapi harus paham mekanismenya sehingga teratur dan dipahami forum, bukan berbicara untuk mencari panggung dan bicara yang salah," katanya.
Dijelaskannya, rapat pada Senin 20 Juni itu adalah lanjutan sidang paripurna ke IV dan itu yang harus diutamakan. Akan tetapi, saat itu juga datangnya masyarakat untuk menyampaikan aspirasi terkait pemberhentian tenaga kontrak oleh pemerintah, namun waktu yang berbeda.
Baca Juga: Wakili 1.616 Teko di Kabupaten Belu, FKTKD Sampaikan 7 Poin Pernyataan Sikap ke DPRD Belu
"Pada intinya bahwa kita melaksanakan kedua agenda yang ada baik agenda sidang paripurna dan juga melayani masyarakat penyampai aspirasi, tetapi ikita harus paham dan harus membedakan situasi dan ruangan agar semuanya dapat terselesaikan secara baik," ujarnya.
Sidang Paripurna Batal
Dilansir Oke NTT, Sidang DPRD Belu tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Belu Tahun Anggaran 2021 dengan agenda penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi hari ini, Senin 20 Juni 2022 batal dilaksanakan.
Sidang paripurna IV tersebut batal dilaksanakan lantara terjadi saling interupsi antar sesama anggota DPRD Belu hingga terjadi kericuhan sesaat pimpinan DPRD Belu selaku pimpinan sidang membuka paripurna tersebut.
Lantaran Anggota DPRD Belu saling interupsi hingga ricuh, pemerintah yang saat itu hadir langsung Bupati, Wakil Bupati dan Sekda Belu terpaksa meninggalkan ruang sidang lantaran situasi dan kondisi kericuhan tak bisa dikendalikan.
Baca Juga: Lowongan Kerja Terbaru Kementerian Perekonomian, Batas Pendaftaran 24 Juni 2022
Ketua DPRD Belu, Jeremias Manek Seran Jr mengatakan, sidang paripurna IV batal dilaksanakan karena terjadi perbedaan pendapat antar anggota terkait dua agenda yang akan dibahas mana yang harus didahulukan.
