Network
MEDIA KUPANG - Buruknya sarana jalan raya membuat warga Kampung Derok, Desa Motadik, Kecamatan Anleu, Kabupaten Timor Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur terisolasi sejak bangsa Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945 silam.
Sekitar 150 Kepala Keluarga (KK), yang bermukim di Kampung Derok, Desa Motadik, kecamatan setempat belum menikmati manfaat kemerdekaan selama ini.
Fasilitas kesehatan, rumah sehat, sarana dan prasarana air bersih, penerangan listrik dan jalan raya merupakan sejumlah fasilitas yang dibutuhkan oleh segenap warga negara Indonesia.
Baca Juga: Buka Isolasi Kampung Derok, Blasius: Saat Musim Hujan dan Banjir Kami Kesulitan Makanan
Namun hal ini masih jauh dari harapan ratusan jiwa, di Kampung Derok, Desa Motadik.
Untuk memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), warga Kampung Deruk harus rela mengeluarkan dana hingga Rp 500 ribu.
Dana senilai senilai ratusan ribu untuk mengurus dan memiliki identitas ini boleh dikata cukup fantatis dan tidak masuk akal.
Namun fakta yang dialami oleh sejumlah warga Kabupaten TTU di wilayah perbatasan dengan Kabupaten Belu memang demikian.
Baca Juga: Demo Tolak Kenaikan Harga BBM di Kantor DPRD Alor, PMKRI Cabang Alor Tawar 5 Solusi Ini
“Selama ini KTP dan Kartu Keluarga urusan administrasi lainnya, kami ke Kefamenanu. Ojek PP itu Rp 200 ribu sebelum harga BBM naik,” demikian Ketua Adat Kampung Derok, Blasius Manek Halek.
Lebih lanjut Dia mengatakan, “Itupun kalau sampai di sana langsung beres, tapi kalau petugas di instansi yang mengurus kepentingan kami bilang besok berarti uang ojek bukan Rp 200 ribu lagi. Minimal Rp 500 ribu.”
Kepada mediakupang.pikiran-rakyat.com, di Kampung Deruk, Blasius Manek Halek mengisahkan, ketiadaan jalan raya menghambat akses tranportasi dari dan ke Kampung Derok selama ini.
Biasanya warga akan menempuh jarak sejauh kurang lebih sembilan kilo meter dengan berjalan kaki hingga ke pusat paroki setempat.
Baca Juga: Vikaris Lakukan Kekerasan Seksual di Alor, ini 12 Butir Tanggapan Majelis Sinode GMIT
Selanjutnya baru bisa menggunakan jasa transportasi ojek menuju pusat ibu kota kabupaten di Kefamenanu guna mengurus berbagai administrasi yang diperlukan.
“Memang sulit tapi mau atau tidak, kami terpaksa harus rela dan berjuang kalau mau mengurus KTP atau Kartu Keluarga dan adiministrasi yang lain,” ujar di dan untuk bisa Blasius Manek Halek.
Dia menambahkan, selama ini warga setempat lebih memilih pergi ke Kota Atambua jikalau ingin membeli berbagai kebutuhan rumah tangga dan sembako. Pasalnya, biaya transportasi menuju Kota Atambua dari Kampung Deruk, desa setempat lebih murah.
“Kalau ojek PP dari sini (Kampung Derok) Kota Atambua itu lebih murah, Rp30 ribu karena lebih dekat. Jadi Pemerintah TTU kalau tidak perhatikan kami di sini, ya mungkin kami pindah saja ke Kabupaten Belu supaya lebih dekat,” tandasnya. ***
