Network
WALHI NTT memberikan peringatan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk benar-benar menyusun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan secara komperhensif serta memenuhi unsur partisipasi aktif rakyat.
Dampak perubahan iklim yang terjadi di Nusa Tenggara Timur hari ini merupakan akumulasi dari kebijakan pembangunan serta aktivitas manusia yang masih cenderung mengabaikan daya dukung lingkungan. Pembangunan di wilayah pesisir hari ini justru menimbulkan berbagai krisis lingkungan seperti rusaknya kawasan mangrove.
Pengalaman bencana tahun 2021 silam menjadi pelajaran penting bagi pemerintah untuk serius melihat isu perubahan iklim dari sisi kebijakan pembangunan yang ramah terhadap lingkungan.
Melansir Victorynesw.com pembangunan tambak udang modern berbasis kawasan dengan perkiraan luasan lahan 1.500 hektar are dengan target produksi 72.000 ton yang terletak di Desa Palakahembi menjadi perhatian semua pihak khususnya WALHI NTT yang selama ini konsen pada isu lingkungan hidup.
Seperti kasus yang terjadi di Desa Merdeka Kabupaten Lembata, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan tambak udang pada tahun 2019 menuai persoalan terkait dengan izin lahan, kelestarian lingkungan serta pihak perusahaan yang melakukan aktivitas tanpa mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
Berangkat dari pengalaman kesalahan pengelolaan tambak udang di Lembata, WALHI NTT mengingatkan kembali ke pemerintah provinsi dan kabupaten untuk benar-benar serius melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan. Pemerintah harus melakukan sosialisasi secara berkelanjutan kepada semua masyarakat serta memastikan ekosistem wilayah pesisir terjaga dengan baik.
Selain itu juga, proyek besar yang diduga gagal di Nusa Cendana terkait dengan budidaya ikan kerapu di teluk Waekalabu, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Nilai investasinya mencapai 7,8 miliar, dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan. Mega proyek tersebut menuai kegagalan dalam tata kelola. Artinya praktik pengembangan perikanan dan kelautan di Nusa Cendana belum berbasis pada industry kerakyatan.
Berangkat dari pengalaman kasalahan pengelolaan tambak udang di Lembata tersebut, WALHI NTT mengingatkan kembali ke pemerintah provinsi dan kabupaten untuk benar-benar serius melibatkan masyarakat dalam menyusun perencanaan pembangunan, pihak pemerintah harus melakukan sosialisasi (transparansi infomrmasi) secara berkelanjutan kepada semua masyarakat serta memastikan ekosistem wilayah pesisir terjaga dengan baik.
Berdasar argument tersebut Wahana Lingkungan Hidup Esekutif Daerah Nusa Tenggara Timur merekomendasikan agar:
Pertama, Pembangunan tambak udang modern harus ramah lingkungan tidak menggunakan energi kotor seperti batu bara;
