Network
Surat ini beredar luas dan sudah membuat keresahan. Apalagi dibumbui dengan ‘isu kristenisasi’ yang sengaja dihembuskan dalam Lima bulan terakhir. Tindakan-tindakan ini merupakan khas tindakan kontra intelijen dengan mengadakan psy war. menggerakkan Ormas dan melakukan disinformasi secara sistematis.
Untuk itu kami sebagai warga negara menuntut kepada:
Pertama, Tuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) segera menertibkan para oknum dalam (Badan Intelijen Negara) agar tidak melakukan tindakan kriminal kepada warga negara, dalam hal ini terhadap Romo Paschal yang merupakan wakil ketua jaringan anti perdagangan orang nasional (Jarnas TPPO).
Kedua, Tuan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) untuk memberantas mafia dan korupsi. Hingga hari ini Bapak menjabat Presiden RI selama dua periode (2014-2024); meskipun dalam pemerintahan ini ada gerakan ‘Sikat Sindikat’, tapi belum ada tindakan aktif Kepala Negara dalam memerangi jaringan aktif pelaku perdagangan orang.
Padahal korbannya merata di seluruh Indonesia, dan terutama berasal dari Nusa Tenggara Timur, yang menjadi sarang korban perbudakan modern atau perdagangan orang. Sebab hampir setiap hari, korban perdagangan orang diterima dalam peti mati di Bandara Internasional El Tari Kupang. Sejak tahun 2017 hingga Februari 2023 sebanyak 625 jenasah kami terima.
Ketiga, Tuan Menkopolhukam, Prof.Dr. Mahfud MD, untuk aktif menata pranata aparat dan institusi-institusi negara agar penegakan hukum (rule of law) dalam tata negara Republik Indonesia dapat kembali ditegakan. Hukum rimba yang menghalalkan perbudakan dan penjualan manusia jelas-jelas menentang amanat konstitusi negara Republik Indonesia yang termuat dalam preambule.
Keempat, Tuan Panglima Tentara Nasional Indonesia yang berasal dari matra Angkatan Laut, Laksamana Yudo Margono, untuk segera menertibkan ‘anak buah’ yang diduga terlibat dalam perdagangan orang atas nama, Kolonel Laut (S) Bambang Panji Priyangodo yang saat ini menjabat Wakabinda Batam. Semboyan Jalesveva Jayamahe yang artinya di laut kita menang tidak ada artinya jika ‘perbudakan modern’ dilakukan terang-terangan di Pelabuhan Batam. Apa artinya kemenangan jika menjual warga negara sendiri? Apa artinya jiwa korsa jika terlibat dalam pembebasan pelaku perdagangan orang?
Keenam, Tuan Jenderal (Purn.) Budi Gunawan (BG), untuk menertibkan aparat Badan Intelejen Negara di Batam untuk tidak melakukan tindakan adu domba masyarakat sipil di Kota Batam. Kedamaian Negara Kesatuan Republik Indonesia ini teramat mahal harganya, dan bagi kita, Republik merupakan berkat untuk hidup bersama dalam satu negara kesatuan. Untuk itu tidak seharusnya skema penjajahan terselubung, dimana sebagian warga negara tetap dibiarkan dipergangkan sebagai ‘budak belian’.
Sudah saatnya Badan Intilejen Negara aktif memerangi jaringan mafia perdagangan orang, dan menindak tegas oknum dan jaringan internal Badan Intelejen Negara yang terlibat di dalam mafia ini. Sudah seharusnya Badan Intelijen Negara tidak pandang bulu dalam memerangi jaringan kriminal di dalam tubuh badan keamanan negara, khususnya yang terlibat dalam mafia perdagangan orang.
Ketujuh, Puan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, untuk melakukan koordinasi terhadap seluruh kedutaan Indonesia, terutama di Malaysia dan Singapura, untuk secara aktif memetakan jaringan perdagangan orang di tingkat Association of South Easth Asia Nations (ASEAN). Perbudakan ini sudah sangat menyakitkan Ibu, tolong-lah beri arti terhadap warga negara.
