Network
MEDIA KUPANG - Fraksi Partai Demokrat DPRD Belu memilih keluar dari ruang sidang alias walk out dalam sidang Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Rabu (7/9/2022) sore.
Aksi walk out ini sebagai sikap penolakan untuk membahas rencana pemerintah daerah Kabupaten Belu untuk melakukan pinjaman daerah.
Rencana pinjaman daerah tersebut termuat dalam kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBD 2022 yang dibahas dalam masa sidang ini.
Baca Juga: Blokir Jalan, Aksi Mahasiswa Unhas Tolak Kenaikan BBM Diprotes Ibu Pengguna Jalan, Cek Link Videonya
Dilansir Kilas Timor, Fraksi Demokrat yang dipimpin Frans Xaver Saka bersama sekretaris Fraksi, Kristo Rin Duka da Anggota Fraksi, Jeremias Manek Junior yang adalah Ketua Badan Anggaran sekaligus Ketua DPRD Belu meninggalkan ruang sidang yang dihadiri Sekda Belu, Johanes Andes Prihatin selaku Ketua TAPD.
Jeremias Manek Junior mengatakan, pihaknya menolak dan memilih keluar dari sidang Banggar yang membahas pinjaman daerah yang dimasukan pada KUA PPAS Perubahan APBD 2022 karena pinjaman daerah yang diajukan tidak sesuai PP 56 tahun 2018 pasal 13 ayat 1.
Bahwa pinjaman menengah merupakan pinjaman lebih dari satu tahun anggaran, dengan kewajiban pembayaran kembali pokok dan bunga pinjaman yang seluruhnya harus dilunasi dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan kepala daerah yang bersangkutan.
Baca Juga: Di Motadik Kabupaten Timor Tengah Utara Manusia dan Ternak Rebutan Air Minum
“Dalam pasal penjelasan tertulis sangat jelas, sehingga Tidak bisa tafsir. Regulasi sudah tetapkan secara jelas. Bagaimana Pemda mau paksakan pinjaman lebih dari masa jabatan,” ungkapnya.
